Batu Bara, NASIONALIS – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang mencapai Rp74 miliar menjadi sorotan dan dinilai sebagai “tamparan keras” terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara di bawah kepemimpinan Baharuddin Siagian–Syafrizal.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara pada Selasa, 31 Maret 2026, enam fraksi secara kompak menyampaikan kritik terhadap rendahnya serapan anggaran yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Alih-alih mendorong pergerakan ekonomi daerah, anggaran miliaran rupiah yang seharusnya tersalurkan melalui pembangunan, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur justru belum terealisasi secara optimal.
Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menyoroti angka SILPA Rp74.021.163.161,68 sebagai indikator lemahnya pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar angka, tapi bukti banyak program gagal dijalankan,” menjadi sorotan dalam pandangan umum fraksi.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan narasi efisiensi yang selama ini disampaikan pemerintah. DPRD melihat adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Dampak yang dirasakan, antara lain melemahnya daya beli masyarakat, terhambatnya pembangunan, serta belum terpenuhinya berbagai kebutuhan warga.
Selain itu, sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat juga disebut belum terealisasi secara maksimal. Padahal, regulasi mengamanatkan pokir sebagai bagian penting dalam program pembangunan daerah.
Kritik juga disampaikan oleh DPC PJI-D Kabupaten Batu Bara. Ketua Mariati AB Spd menilai tingginya SILPA menjadi indikator bahwa perputaran anggaran daerah belum berjalan optimal.
“Tingginya SILPA ini menunjukkan realisasi anggaran gagal mencapai target. Ini harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
DPRD pun meminta pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan secara transparan terkait penyebab tingginya SILPA, apakah dipengaruhi kebijakan efisiensi atau kendala dalam kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sorotan lain juga tertuju pada realisasi pendapatan daerah lain yang baru mencapai 83,08 persen dari target, serta penggunaan pembiayaan netto sebesar Rp18,19 miliar yang dinilai perlu diperjelas pemanfaatannya.
Ke depan, DPRD menegaskan agar SILPA tidak kembali menjadi persoalan berulang. Anggaran diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Batu Bara masih belum memberikan klarifikasi resmi. (Arfen Siadari)
