Batu Bara, Sinata.id – Dugaan penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Kabupaten Batu Bara kembali menjadi perhatian publik. Salah satu SPBU di wilayah Desa Tanjung Seri, Kecamatan Laut Tador, disebut dalam informasi yang berkembang terkait aktivitas pengisian BBM dalam jumlah besar yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Informasi tersebut menyebut adanya indikasi pengisian solar subsidi oleh kendaraan yang diduga tidak berhak, seperti mobil box, truk, hingga sepeda motor dengan tangki modifikasi (dregen). Aktivitas tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan distribusi BBM subsidi.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 14.51 WIB, terlihat sejumlah kendaraan melakukan pengisian solar dalam jumlah relatif besar. Namun demikian, aktivitas tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Dalam upaya konfirmasi, pihak SPBU menyampaikan bahwa operasional dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Mereka juga menyebut bahwa koordinasi lebih lanjut terkait pengawasan dilakukan dengan aparat penegak hukum.
Di sisi lain, beredar pula informasi yang menyebut adanya dugaan praktik tidak sesuai ketentuan dalam distribusi BBM subsidi, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak tertentu. Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Menanggapi hal ini, Humas Polres Batu Bara menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang beredar. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Air Putih juga menyampaikan rencana untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Kapolsek Air Putih sendiri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerima setoran dalam bentuk apa pun terkait aktivitas tersebut.
Perhatian publik terhadap isu ini terus meningkat. Sejumlah pihak berharap agar aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi menjadi perhatian penting, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas serta penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, transparansi dan penegakan aturan dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, proses penelusuran oleh pihak berwenang masih berlangsung. (Arfen Siadari)
