Pematangsiantar, NASIONALIS – Sejumlah warga memanfaatkan kegiatan reses Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi NasDem, Robin Januarto Manurung, untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, mulai dari bantuan sosial yang tidak pernah diterima hingga pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.
Kegiatan reses Masa Sidang II DPRD Kota Pematangsiantar tersebut berlangsung di Jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Senin (9/3/2026). Dalam pertemuan itu, warga secara langsung menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil rakyat yang hadir.
Dalam sambutannya, Robin menjelaskan beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, terutama terkait administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan akta kematian yang proses pengurusannya tidak dipungut biaya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal pelayanan kesehatan bagi masyarakat pengguna BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Robin menegaskan bahwa rumah sakit di Kota Pematangsiantar wajib menerima pasien peserta BPJS.
“Kalau ada rumah sakit di Siantar yang tidak menerima BPJS, silakan laporkan kepada saya. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Robin juga mengingatkan bahwa masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan terkait bantuan pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), melalui kegiatan reses yang menjadi sarana menyerap aspirasi masyarakat.
Pada sesi dialog, seorang warga bernama Linda Samosir yang bekerja sebagai pegawai salon menyampaikan keluhannya. Ia mengaku selama delapan tahun menjadi orang tua tunggal, dirinya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.
“Sudah 8 tahun aku jadi single mom, tidak pernah sekalipun aku dapat bantuan dari pemerintah, saya berharap dapat bantuan pemerintah, kalau saya ke kantor lurah,” kata dia.
Keluhan lain datang dari seorang nenek bernama Risna boru Sinaga (65) yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kusut. Ia mengaku sempat mengajukan berbagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan, namun tidak lolos karena dianggap sebagai pensiunan PNS oleh pihak Dinas Sosial.
“Saya ini tukang kusut dan tidak mendapatkan bantuan, saya sudah masukkan semua syarat agar bisa dapat bantuan dari pemerintah, waktu di kantor Dinas Sosial saya tidak layak dapat bantuan pemerintah karena dikira pensiunan PNS,” kata Risna Sinaga kepada Robin yang membuat warga tertawa.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Robin menjelaskan bahwa bantuan pemerintah memiliki banyak jenis dan tidak hanya terbatas pada BPJS maupun PKH saja.
“Bantuan pemerintah itu tidak hanya BPJS dan PKH saja bapak ibu, banyak jenis-jenis bantuan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Lurah Pahlawan Ferry Jhonson Naibaho memberikan klarifikasi terkait pernyataan salah satu warga yang mengaku belum pernah menerima bantuan.
Menurutnya, Linda Samosir sebenarnya sudah pernah menerima bantuan pemerintah.
“Ibu Linda sudah dua kali dapat, dari DBHCHT 1,2 juta dan BLTS dan ibu Sinaga juga sudah pernah dapat bantuan dari pemerintah,” katanya secara singkat.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Camat Siantar Timur Masa Rahmat Zebua serta perangkat kelurahan dan masyarakat setempat yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi mereka secara langsung.
