Batu Bara, NASIONALIS – Komisi I DPRD Kabupaten Batu Bara meminta pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, untuk sementara ditunda menyusul munculnya keberatan dari masyarakat terkait penggunaan lahan lapangan bola sebagai lokasi pembangunan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Batu Bara, H. Darius, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi I DPRD Batu Bara, Selasa (07/04/2026).
Dalam rapat tersebut, Darius menegaskan bahwa lapangan bola yang kini menjadi polemik disebut merupakan lahan milik masyarakat yang dibeli secara swadaya sejak puluhan tahun lalu, sehingga persoalan status lahannya perlu ditelusuri lebih lanjut.
“Lapangan bola itu dibeli masyarakat secara urunan. Jadi tidak bisa begitu saja dianggap dan diambil menjadi milik negara,” tegas Darius.
RDP dihadiri puluhan warga Desa Gunung Rante, termasuk Kasianus Purba (84), tokoh masyarakat sekaligus pelaku sejarah pengadaan lahan lapangan bola ketika wilayah tersebut masih masuk Desa Panjang, Kecamatan Talawi.
Di hadapan anggota dewan, Kasianus Purba memaparkan kronologi pengadaan lahan lapangan bola yang sejak awal diperuntukkan sebagai tempat olahraga dan pelaksanaan upacara masyarakat desa.
“Pada tahun 1970 tanah lapang dibeli dari Siallagan dan Sitio secara urunan oleh masyarakat dengan harga 2 kaleng beras per rante. Sementara lahan yang dibeli 20 rante. Karena uang yang dikumpulkan dari masyarakat belum mencukupi akhirnya perangkat desa urunan untuk membeli lahan untuk lapangan bola,” ungkap Purba.
Namun keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan Kepala Desa Gunung Rante, AP Manurung. Dalam RDP, ia menyebut lahan lapangan bola tersebut sebelumnya merupakan hibah dari keluarga Siallagan pada tahun 1960-an.
Selain itu, terungkap pula bahwa pihak desa telah menerbitkan surat yang menyatakan lapangan bola tersebut sebagai aset desa.
Kades AP Manurung menjelaskan bahwa legalitas aset desa itu dibuat berdasarkan hasil rapat yang digelar di kantor desa bersama masyarakat.
“Dalam rapat sudah ada kesepakatan untuk membuat legalitas lapangan bola sebagai aset desa,” ujarnya.
Namun penjelasan itu langsung dibantah sejumlah tokoh masyarakat. Salah satunya Simbolon, yang menegaskan masyarakat pada prinsipnya mendukung pembangunan gerai KDMP, namun menolak jika dibangun di atas lapangan bola milik masyarakat.
“Kami masyarakat Desa Gunung Rante setuju pembangunan KDMP di desa. Tapi masyarakat keberatan karena gerai dibangun di atas lapangan bola yang merupakan milik masyarakat,” katanya.
Ia juga mengakui memang pernah ada pembahasan terkait legalitas lahan lapangan bola dalam rapat desa. Namun menurutnya, masyarakat hanya menyetujui legalitas sebagai aset masyarakat, bukan aset desa.
Menanggapi polemik tersebut, Darius menilai penetapan lahan menjadi aset desa seharusnya didukung alas hak dan dokumen yang jelas, apalagi lahan tersebut telah lama dikuasai serta dimanfaatkan masyarakat.
Dalam rapat itu, Komisi I DPRD Batu Bara memastikan akan turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil sekaligus memverifikasi dokumen dan tanda tangan masyarakat yang disebut mendukung pembangunan gerai KDMP di lokasi tersebut.
“Jadi kami tegaskan kembali, agar pembangunan KDMP distop dulu (stanvas) sambil menunggu pengecekan lapangan dan pembahasan internal komisi untuk mencari solusi,” tegas Darius.
Sebelumnya, Ketua PD IWO Batu Bara Darmansyah yang turut mendampingi warga menilai proses pembangunan gerai KDMP terkesan terlalu terburu-buru.
“Surat penyerahan kepada KDMP baru Februari 2026 lalu. Itupun hanya antara kepala desa dan pelaksana pembangunan,” ujarnya.
Menurut Darmansyah, tuntutan utama masyarakat adalah mengembalikan lahan tersebut sebagai lapangan bola atau menyediakan lokasi pengganti yang layak untuk fasilitas olahraga masyarakat desa.
RDP tersebut juga mendapat perhatian dari sejumlah wartawan berbagai media yang turut melakukan peliputan selama jalannya rapat. (Arfen Siadari)
