Model
Pematangsiantar

RAPBD 2027 Pematangsiantar: Fraksi Gerindra Soroti Kinerja OPD dan Peningkatan PAD

28
×

RAPBD 2027 Pematangsiantar: Fraksi Gerindra Soroti Kinerja OPD dan Peningkatan PAD

Sebarkan artikel ini

Pematangsiantar, NASIONALIS.CO.ID – Fraksi Gerindra DPRD Kota Pematangsiantar menilai para pemangku kebijakan belum menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyoroti sejumlah persoalan pembangunan.

Hal ini pun disampaikan Patar Luhut Panjaitan, S.K.M., M.P.H., mewakili Fraksi Gerindra pada Rapat Paripurna IX DPRD di Gedung Harungguan DPRD <span;>dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026).

ADVERTISEMENT

Dalam penyampaiannya, Patar mengawali dengan mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Pematangsiantar atas Pengantar Nota Keuangan terhadap Ranperda APBD 2027, dan juga kepada anggota DPRD dan pihak-pihak yang telah mencermati angka-angka dalam Ranperda APBD. Patar juga mengajak seluruh pihak mengkritisi dan memberikan masukan agar APBD benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Peran APBD harus mencerminkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Patar.

Dengan merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Fraksi Gerindra menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga. Ia juga mengutip Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menempatkan APBN dan APBD sebagai alat akuntabilitas, manajemen, serta kebijakan ekonomi.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa anggaran pemerintah harus memastikan setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki manfaat langsung bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” kata Patar saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.

Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra juga merujuk pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang disebut sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi menyoroti tiga hal utama. Pertama, tema dan fokus pembangunan, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi dan Sejahtera Lebih Cepat”, dengan pendekatan tematik berbasis kinerja serta perluasan program prioritas, seperti pangan, perumahan, dan makanan bergizi gratis.

Kedua, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya sinkronisasi sistem. Untuk itu, dokumen perencanaan daerah wajib diselaraskan dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Ketiga, Fraksi Gerindra menyoroti ketentuan belanja wajib atau mandatory spending, yakni alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen, infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, dan belanja pegawai maksimal 30 persen.

Fraksi Gerindra meminta agar program-program yang nantinya disetujui memperoleh alokasi anggaran yang tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

Dalam pandangan umum yang dibacakan Patar, fraksi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan, terutama untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan transfer keuangan daerah.

“OPD-OPD ini harus memiliki kreativitas yang lebih tinggi lagi,” kata Patar.

Fraksi Gerindra juga mendorong OPD berinisiatif mencari peluang-peluang program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam membandingkan gambaran umum RAPBD 2027 dengan APBD 2026, Fraksi Gerindra menilai para pemangku kebijakan belum menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Para pemangku kebijakan belum menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan PAD,” ujar Patar saat membacakan pandangan fraksi.

Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota tetap melakukan pengawasan dan evaluasi. Fraksi juga meminta hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diperhatikan dan ditindaklanjuti menjadi pembangunan.

Fraksi Gerindra menyatakan pengamatannya dilakukan secara objektif dan sejalan dengan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa pembangunan membutuhkan keselarasan, kerja sama, dan persatuan seluruh pemangku kepentingan. Namun, Fraksi Gerindra menilai kinerja OPD belum berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, Fraksi Gerindra menilai sejumlah program masih dijalankan dengan pola lama dan cenderung serampangan sehingga menimbulkan keributan di sana-sini. Menurut fraksi, kondisi tersebut membutuhkan kepemimpinan dan keteladanan yang baik.

Fraksi Gerindra menilai hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan pengusaha, serta pemerintah dan rakyat belum selaras.

“Sepanjang yang kami lihat, hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan pengusaha, serta pemerintah dan rakyat belum selaras,” kata Patar.

Fraksi Gerindra menilai kondisi tersebut membuat pembahasan angka-angka dalam APBD 2027 berisiko tidak bermakna untuk masyarakat luas.

“Kami Fraksi Gerindra kadang berpikir, membicarakan angka-angka APBD 2027 tetap saja tidak bermakna apa pun untuk masyarakat luas,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya mendukung Program Strategis Nasional yang ada di Pematangsiantar. Fraksi menilai keberadaan Koperasi Merah Putih masih stagnan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi oleh Pemerintah Kota.

Fraksi juga menyatakan belum melihat langkah-langkah khusus yang diambil Pemerintah Kota terkait hal tersebut. Selain itu, Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota mengoptimalkan penggunaan Terminal Tipe A.

Pada catatan berikutnya, Fraksi Gerindra menyoroti pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Fraksi menilai sejumlah pembangunan terkesan hanya menghabiskan anggaran. Revitalisasi dan rehabilitasi drainase, misalnya, dinilai belum menyelesaikan persoalan banjir. Patar menyampaikan, hujan yang turun sebentar saja masih dapat menyebabkan banjir.

“Banyak dilakukan revitalisasi dan rehabilitasi drainase, tetapi setiap hujan turun sebentar saja sudah terjadi banjir,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga menyoroti perbaikan jalan yang disebut hanya bertahan beberapa bulan sebelum rusak kembali, termasuk jalan yang baru dibangun kemudian mengalami kerusakan. Pengadaan tiang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) turut menjadi perhatian karena, menurut fraksi, pemeliharaannya mungkin belum memadai.

Pembangunan Stadion Sang Naualuh juga disoroti. Fraksi Gerindra menyebut pembangunan tersebut telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, tetapi pada akhirnya tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Fraksi meminta Wali Kota menanggapi persoalan tersebut dengan serius.

Menutup pandangan umum, Fraksi Gerindra berharap pembahasan RAPBD 2027 berjalan lancar. Fraksi menilai keselarasan dan sinkronisasi diperlukan untuk mempercepat pembahasan tanpa mengabaikan keberpihakan anggaran terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Keselarasan dan sinkronisasi sangat dibutuhkan guna mempercepat pembahasan tanpa meninggalkan substansi keberpihakan kita terhadap program-program yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” kata Patar. (AD)

ADVERTISEMENT