Jakarta, NASIONALIS.CO.ID – Perkumpulan Waktu Indonesia Bergerak (WIB) turut menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. WIB mendesak agar kasus penyadapan ilegal tersebut menjadi momentum untuk memperkuat reformasi penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Umum WIB, Siti Fatimah, S.H., melalui keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2026), menilai perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut harus menjadi perhatian seluruh institusi negara.
Dengan ditetapkan nya tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso oleh Bareskrim Polri, ia menilai bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi, tetapi juga menyangkut integritas, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban pejabat yang diberikan kewenangan.
WIB meminta agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh sehingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap.
Siti Fatimah menilai kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus selalu berada dalam koridor hukum.
Tambahnya, penggunaan teknologi pengawasan, akses terhadap informasi elektronik, dan pengelolaan data masyarakat harus memiliki batas yang jelas.
WIB berharap pemerintah dapat menjadikan perkara ini sebagai bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tata kelola kewenangan di lingkungan institusi negara.
Menurutnya, reformasi yang sesungguhnya harus mampu memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum.
WIB berharap proses hukum berjalan tuntas, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Siti Fatimah menegaskan bahwa tujuan utama pengusutan perkara ini adalah terungkapnya kebenaran dan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap negara. (Ril)





