Batu Bara, NASIONALIS – Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dengan menggelar sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Aula Kampus Kuning STIT Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara bersama Bidang Pemberdayaan Perempuan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta jajaran Dinsos PPPA.
Sosialisasi ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan, Kekerasan terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan Perkawinan Anak.
Melalui kegiatan tersebut, Dinsos PPPA berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat kesadaran, serta membangun komitmen bersama dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah ini menjadi bagian dari strategi preventif pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi perempuan.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, faktor penyebab, dampak sosial maupun psikologis yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, hingga peran pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta yang berasal dari Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara, Yayasan Pendidikan Islam Batu Bara Sejahtera, Yayasan Serikat PEKKA Kabupaten Batu Bara, serta Pemerintah Desa Simpang Dolok.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta tampak antusias mengikuti setiap sesi sosialisasi. Mereka juga aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai masukan terkait upaya penguatan sistem perlindungan perempuan di lingkungan masing-masing.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi salah satu langkah penting dalam membangun budaya yang menghormati hak asasi manusia, kesetaraan, serta martabat perempuan.
Ke depan, Dinsos PPPA Kabupaten Batu Bara akan terus memperluas koordinasi dan memperkuat kerja sama dengan perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pihak melalui program edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan sekaligus mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang lebih aman, ramah perempuan, dan berkeadilan sosial.
Melalui langkah preventif ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan bukan hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi investasi sosial dalam membangun masyarakat yang lebih humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Arfen Siadari)
