Batu Bara, NASIONALIS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna istimewa pada Selasa, 21 April 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Safi’i, S.H., didampingi Wakil Ketua Nurhaji dan Rodial. Turut hadir Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh anggota dewan.
Dalam laporan yang dibacakan, Pansus DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sekaligus catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Salah satu sorotan utama ditujukan pada kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tanjung yang dinilai masih memprihatinkan.
Sebagai langkah perbaikan, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah memasukkan skema penyertaan modal bagi PDAM dalam perencanaan anggaran Tahun 2027. Selain itu, dukungan terhadap perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana juga diminta untuk segera diakomodasi dalam Perubahan APBD Tahun 2026. Upaya ini dinilai penting untuk memulihkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Tidak hanya itu, Pansus juga menyoroti pentingnya penguatan aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. DPRD menegaskan bahwa hasil reses anggota dewan harus mendapat porsi lebih besar dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.
Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung dari lapangan merupakan mandat konstitusional yang harus direspons secara konkret melalui kebijakan dan program pembangunan.
Rekomendasi yang disampaikan DPRD ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kinerja ke depan.
Dengan adanya sinergi antara pertanggungjawaban eksekutif dan rekomendasi legislatif, diharapkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Batu Bara dapat terus meningkat secara efektif, efisien, dan berkeadilan. (Arfen Siadari)
