Batu Bara, NASIONALIS.CO.ID – Penguatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) tidak semestinya hanya diukur dari keberadaan armada maupun kecepatan petugas memadamkan api. Lebih dari itu, kesiapsiagaan, pencegahan, edukasi masyarakat, serta jangkauan pelayanan hingga tingkat desa menjadi bagian penting dalam melindungi keselamatan warga.
Persoalan tersebut menjadi relevan bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 300.1.7/9757/SJ tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Indonesia, tertanggal 10 Desember 2025.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten/kota diarahkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan suburusan kebakaran dan mendorong pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berdiri sendiri, paling sedikit dengan klasifikasi Tipe C.
Namun, substansi kebijakan itu tidak berhenti pada persoalan penataan organisasi. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat sumber daya manusia, sarana prasarana, pos pemadam, alat pelindung diri, pelatihan teknis, serta sistem penyelamatan dan evakuasi.
Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian adalah penguatan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di setiap desa dan kelurahan. Kehadiran relawan yang mendapatkan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pencegahan, serta mendukung penanganan awal secara aman sebelum petugas profesional tiba.
Di Kabupaten Batu Bara, fungsi Pemadam Kebakaran hingga saat ini masih berada dalam satu kelembagaan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan Perangkat Daerah, Satpol PP ditetapkan sebagai perangkat daerah Tipe A dengan cakupan tugas yang juga meliputi suburusan kebakaran.
Dengan kondisi tersebut, penguatan Damkar perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan. Surat Edaran Mendagri menjadi arah kebijakan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui kajian organisasi, perencanaan, serta mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Khang Akhyar Selaku Pemerhati Kebijakan Publik, menilai penguatan Damkar di Kabupaten Batu Bara perlu diarahkan pada perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan semata-mata berhenti pada pembahasan struktur kelembagaan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kesiapan pelayanan kebakaran dan penyelamatan secara menyeluruh.
“Jangan sampai pembahasan mengenai Damkar hanya berkutat pada persoalan apakah harus menjadi dinas tersendiri atau tetap berada dalam satu kelembagaan. Hal yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana masyarakat mendapatkan perlindungan yang cepat, petugas memiliki peralatan memadai, dan pelayanan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan,” demikian pandangan Khang Akhyar dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).
Ia menilai, pemerintah daerah perlu memiliki peta risiko kebakaran, memperhitungkan kebutuhan pos pelayanan, memastikan kelayakan armada, serta memperkuat kemampuan personel.
Menurutnya, pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di desa dan kelurahan juga tidak boleh sekadar menjadi program administratif. Harus ada pembinaan, pelatihan, koordinasi, dan dukungan keselamatan agar relawan memahami batas kemampuan serta prosedur penanganan awal.
“Relawan bukan pengganti petugas profesional. Mereka merupakan bagian dari kesiapsiagaan masyarakat yang harus dibekali kemampuan dan perlindungan. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan berjalan dengan baik,” lanjutnya dalam pandangan tersebut.
Khang Akhyar juga menilai terdapat sejumlah agenda yang patut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam menindaklanjuti kebijakan Mendagri.
Pertama, pemetaan risiko dan pemerataan pelayanan. Penempatan pos pemadam perlu mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, kawasan permukiman, kawasan industri, akses jalan, sumber air, serta waktu tempuh menuju lokasi kejadian.
Kedua, penguatan personel dan perlengkapan keselamatan. Petugas harus didukung alat pelindung diri, pelatihan teknis, peralatan penyelamatan, serta perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial sesuai ketentuan.
Ketiga, pembentukan dan pembinaan REDKAR. Pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan masyarakat melalui pelatihan pencegahan kebakaran, edukasi penggunaan alat pemadam api ringan, dan pemahaman jalur evakuasi.
Keempat, perencanaan jangka panjang. Penyusunan atau pembaruan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) diperlukan sebagai pedoman pengembangan pelayanan, kebutuhan sarana prasarana, dan penguatan sistem penanggulangan kebakaran.
“Semua itu membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang terukur. Belanja untuk pemadam kebakaran bukan sekadar pengeluaran operasional, melainkan bagian dari investasi pemerintah dalam melindungi jiwa, harta benda, dan rasa aman masyarakat,” ungkapnya dalam pandangan redaksional tersebut.
Tambahnya, sejalan dengan terbitnya Surat Edaran Mendagri, sejumlah pertanyaan penting patut dijelaskan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Apakah kajian pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara mandiri telah dilakukan? Bagaimana kondisi armada, jumlah personel, alat pelindung diri, dan jangkauan pos pemadam saat ini? Apakah pembentukan REDKAR telah dipetakan hingga tingkat desa dan kelurahan? Serta bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun atau memperbarui RISPKP?.
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik sekaligus upaya mendorong kebijakan yang lebih terukur. Bukan untuk menyudutkan institusi tertentu, melainkan memastikan setiap kebijakan pemerintah memiliki tindak lanjut yang jelas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara menjadi salah satu pihak yang relevan memberikan penjelasan mengenai kajian dan arah penataan kelembagaan. Sementara perangkat daerah yang membidangi Satpol PP dan Damkar dapat menjelaskan kondisi teknis pelayanan serta kebutuhan operasional.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengenai tahapan tindak lanjut surat edaran tersebut. (AS)
